JAKARTA – Pemerintah resmi mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 820,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Dari total dana jumbo tersebut, sebesar Rp 240 triliun dipastikan mengalir khusus untuk mendanai program prioritas nasional, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
Porsi anggaran MBG yang mencapai sekitar 29,23% dari pagu pendidikan ini ditargetkan menyasar 60,6 juta jiwa penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Menteri Keuangan menjelaskan bahwa sisa anggaran pendidikan di luar program MBG tetap dioptimalkan untuk penguatan akses, peningkatan kesejahteraan guru, dan perbaikan sarana fisik sekolah. Di antaranya adalah alokasi untuk Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp 15,9 triliun bagi 22,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah senilai Rp 17 triliun untuk 1,1 juta mahasiswa, serta dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 54,2 juta siswa.
Selain itu, pemerintah menggelontorkan Rp 18,2 triliun untuk merenovasi 12.215 sekolah dan madrasah, serta Rp 32,9 triliun guna membangun 100 Sekolah Rakyat baru sekaligus membiayai operasional 166 Sekolah Rakyat yang sudah ada. Sektor kesejahteraan tenaga pendidik juga dijamin melalui penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk 1,7 juta guru ASN daerah dan 1,3 juta guru non-PNS.
Meskipun masuknya anggaran MBG ke dalam pos pendidikan sempat memicu polemik, pemerintah menegaskan posisi hukumnya saat ini. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026, anggaran MBG memang wajib dipisahkan dari komponen 20% mandatory spending dana pendidikan. Namun, MK memberikan masa tenggat transisi hingga APBN 2028.
Karena draf RAPBN 2027 sudah telanjur disusun secara teknis sebelum amar putusan MK dibacakan, pemerintah memanfaatkan masa transisi tersebut agar tidak mengganggu postur makro yang ada. Pemerintah berkomitmen penuh untuk mematuhi hukum dan akan memindahkan anggaran MBG ke pos anggaran baru di luar dana pendidikan secara total mulai tahun anggaran 2028.
